PDIP Umumkan Ganjar Pranowo Capres 2024

Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo capres 2024. Karena ketua umum PDIP itu ingin memberikan kado kepada partainya.

Kaltim.akurasi.id, Bogor – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan bertarung sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut dipastikan pada pengumuman resmi yang dilaksanakan di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat pada Jum’at 21 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB.

Megawati mengumumkan Ganjar sebagai capres sehari sebelum Lebaran. Karena ketua umum PDIP itu ingin memberikan kado kepada partainya. Megawati mengumumkan nama Ganjar sebagai capres setelah melalui proses menyendiri.

“Menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari PDIP,” kata Megawati.

Ia juga meminta seluruh kader untuk bersatu memenangkan kembali PDIP di Pemilu 2024. Dia meminta semua kader PDIP untuk disiplin.

“Saya minta semua untuk disiplin, disiplin, disiplin,” imbuhnya.

Megawati bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pengumuman ini. Selain itu, ada juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Berdasarkan pada UU Pemilu yang mengatur soal ambang batas untuk mengusung calon dalam pilpres (Presidential Threshold), PDIP adalah satu-satunya partai di parlemen saat ini yang bisa memajukan calonnya sendiri tanpa berkoalisi.

Meskipun demikian, jajaran PDIP telah melakukan serangkaian komunikasi politik ke sejumlah Partai Politik (Parpol) yang salah satunya untuk membicarakan perihal koalisi.

PDIP dan Koalisi Besar

Kabar terakhir, PDIP memang kerap dikaitkan dengan bakal Koalisi Besar yang kemungkinan bakal dihuni gabungan koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Koalisi besar tersebut diketahui potensial bakal diisi Golkar, PAN, PPP, dan Gerindra.

Diketahui sebelumnya, PDIP sebut sudah tuntas membahas capres yang akan bertanding di Pemilu 2024. Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto pun meminta agar seluruh anggota dan kader partai dapat menyikapi dengan bijak terhadap berbagai isu capres dan cawapres sebagai bagian politik nasional. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id

The post PDIP Umumkan Ganjar Pranowo Capres 2024 appeared first on .

Relevansi Praktik Merdeka Belajar dengan Semboyan Pendidikan Ki Hadjar Dewantara

Oleh: Taschiyatul Hikmiyah
(Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran UIN Sunan Ampel Surabaya)

Pendidikan merupakan sebuah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaan dalam perkembangannya dan ditujukan untuk pembentukan karakter (Langeveld, 2017). Pendidikan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Karenanya dengan keberadaan sistem pendidikan yang baik disinyalir akan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul serta dapat menjadi pelopor dalam kemajuan negara. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan menjadi representasi dari kondisi suatu negara.

Secara gamblang, pendidikan juga menjadi faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan suatu negara, hal ini merujuk pada kontribusi bidang pendidikan sebagai wadah untuk mendidik serta mencetak generasi muda yang berpotensi untuk menciptakan kemajuan serta kesejahteraan bangsa.

Dunia pendidikan kini tengah bertransformasi seiring dengan peluncuran kebijakan Merdeka Belajar. Dalam peluncurannya, kebijakan Merdeka Belajar mengusung sejumlah pola perubahan terkait kurikulum hingga ekosistem pendidikan.

Merdeka Belajar: Solusi Dunia Pendidikan(?)

Institusi pendidikan kerap kali dijadikan sebagai rujukan dalam memandang potensi yang dimiliki oleh peserta didik, karenanya didasari oleh faktor ketidakseragaman antara optimalisasi penerapan kurikulum pada satu institusi dengan institusi lainnya. Meski terdapat beberapa kurikulum yang diterapkan di Indonesia masing-masing lengkap dengan kelebihan serta kekurangannya.

Oleh sebab itu, kehadiran kebijakan baru berwujud Merdeka Belajar turut berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan dengan memberikan solusi berupa keberimbangan dari keberadaan kurikulum yang sudah ada yakni kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Kurikulum 2013 yang padat materi disinyalir tidak akan membuat siswa mengalami penurunan pengetahuan secara akademis atau akrab disebut learning loss. Namun, kecenderungan statis pada kurikulum 2013 akan terasa kurang tepat di era digitalisasi seperti saat ini.

Sedangkan Kurikulum arurat yang berlaku pada tahun ajaran 2020 hingga 2021 juga memiliki kelebihan dari segi beban materi yang lebih rendah dan telah melakukan proses penyesuaian dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sehingga meski dalam kondisi darurat seperti halnya kala itu terjadi pandemi tidak menghalangi keberlangsungan proses belajar mengajar. Namun, jika Kurikulum Darurat ini terus dilakukan tanpa penyesuaian dengan kondisi yang semestinya disinyalir akan meningkatkan learning loss dan peserta didik akan kehilangan motivasi belajar.

Sementara itu, kurikulum Merdeka hadir sebagai penyelaras dengan beban materi yang tidak seberat kurikulum 2013 alias mengunggulkan praktik lapangan (project base learning). Kurikulum Merdeka juga memberikan kebabasan kepada tenaga pengajar untuk mengatur waktu pelajaran (flexible time) sehingga berpotensi untuk mengembangkan potensi tenaga pengajar untuk memberikan inovasi dalam proses belajar mengajarnya. Kehadiran Kurikulum Merdeka turut memberikan kontribusi dalam mewarnai dunia pendidikan terutama dari aspek inovasi, alih-alih menjadi sesuatu yang problematik justru Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi dari stagnasi sistem pendidikan Indonesia.

Melihat Praktik Merdeka Belajar dari ‘Kacamata’ Ki Hajar Dewantara

Kegiatan mendidik dan mengajar dalam perspektif Ki Hajar Dewantara didefinisikan sebagai proses memanusiakan manusia, yang mana manusia harus merdeka dalam segala aspek terutama dalam aspek pendidikan.

Ki Hajar Dewantara atau yang juga dikenal sebagai sosok Bapak Pendidikan Nasional berhasil mengemukakan tiga semboyan berbahasa jawa yang beridentitas penting bagi dunia pendidikan. “Ing ngarsa sung tuladha,” semboyan pertama ini bermakna seorang pendidik harus memberi contoh dan menjadi panutan bagi peserta didiknya (Muljana, 2008). Selanjutnya,  “ing madya mangun kersa,” semboyan yang kedua memiliki makna bahwa seorang pendidik harus berada ditengah-tengah peserta didik dan senantiasa membangun semangat serta dapat memanfaatkan ide-idenya dalam proses belajar mengajar untuk menunjang potensi peserta didiknya. “tut wuri handayani,” semboyan ketiga bermakna bahwa seorang pendidik bertugas untuk terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup peserta didiknya.

Pendidikan dalam ‘kacamata’ Ki Hajar Dewantara dimaknai sebagai  upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara manusia untuk menuju kemerdekaan secara lahir dan batin, baik secara personal maupun secara kelompok atau masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu wadah penting dalam membangun otonomi intelektual, eksistensial, dan sosial.

Adanya keterkaitan antara kebijakan merdeka belajar dengan semboyan Ki Hajar Dewantara seakan tidak dipahami secara sadar meski semboyan tersebut telah membudaya di masyarakat Indonesia. Akan tetapi, setelah mengetahui pernyataan diatas, kemudian perlu digarisbawahi bahwa praktik nyata dari kebijakan Merdeka Belajar memiliki relevansi dengan semboyan yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, terkhusus poin semboyan yang ketiga yakni tut wuri handayani.

Akhir Kata

Semboyan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia sudah membudaya bahkan telah memberikan beragam inspirasi perihal bagaimana tugas serta kedudukan seorang pendidik secara semestinya. Pun semboyan ini telah berperan penting dalam dunia pendidikan.

Reformasi pendidikan yang berasal dari pengembangan model kurikulum akan berdampak pada terciptanya sistem pendidikan gaya baru. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa konsep pendidikan didasarkan pada asas kemerdekaan, bermakna bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap seirama dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara perihal merdeka belajar juga selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat terkait tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Konteks mencerdaskan bangsa bukan berarti mencerdaskan individu saja, namun juga meliputi proses penyesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan hidup serta penghidupan rakyat Indonesia. (*)

 

The post Relevansi Praktik Merdeka Belajar dengan Semboyan Pendidikan Ki Hadjar Dewantara appeared first on .

Jadi Nominator Penghargaan Paritrana Award 2023, Gubernur Isran Noor Minta Pusat Jangan Hapus Tenaga Honorer

Gubernur Isran Noor jadi nominator Penghargaan Paritrana Award 2023. Sebagai provinsi yang komitmen terhadap program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Bagi Tenaga Non ASN dan Pekerja Rentan.

Akurasi.id, JakartaPemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadiri undangan Wawancara Nominasi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tahun 2023, Senin (3/4/2023).

Paritrana Award merupakan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah daerah, BUMN dan BUMD/ Yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Kalimantan Timur merupakan salah satu diantara 2 provinsi di Kalimantan yang masuk sebagai nominator Penghargaan Paritrana Award tahun 2023. Wawancara tersebut diketuai oleh Andie Megantara, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko RI.

Pemprov Kalitm sendiri langsung dikomandoi oleh Gubernur Kaltim Isran Noor pada saat pelaksanaan wawancara tersebut.

Pemprov Kaltim memiliki visi Kaltim Berdaulat. Yang kemudian diuraikan dalam misinya yakni Berdaulat dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia, Berakhlak Mulia dan Berdaya saing.

Berdaulat dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan. Berdaulat dalam memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan. Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, dan Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Gubernur Isran Noor Sadar Pentingnya Jaminan Sosial

Wujud nyata yang dilakukan Pemprov Kalitm dalam misi yang dibangun tersebut salah satunya adalah Peningkatan Kesejahteraan Sosial, melalui Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Upaya yang telah Pemprov Kaltim lakukan.

Antara lain adalah penerbitan Surat Edaran Gubernur tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Bagi Tenaga Non ASN dan Pekerja Rentan.

Ketika menjelaskan komitmen Pemprov Kaltim tentang Kebijakan terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Gubernur Isran Noor kembali meminta pemerintah pusat agar tidak melakukan penghapusan tenaga honorer. Hal tersebut ditegaskannya di depan Tim Penilai Paritrana Award 2023.

“Saya bersama para bupati, walikota se Indonesia sudah sepakat agar penghapusan tenaga honorer atau Non ASN ini jangan dulu dilakukan,” ujar Isran.

“Bisa dibayangkan, jika penghapusan tenaga honorer dilakukan. Selain mereka akan kehilangan pekerjaan dan menjadi sulit secara ekonomi. Mereka juga akan mengalami kesulitan saat sakit dan harus berobat karena kehilangan jaminan sosial yang selama ini diberikan oleh pemerintah sebagai pemberi kerja. Demikian pula mereka tidak akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua maupun jaminan pension,” sambungnya.

Kaltim Rencanakan Perlindungan 100 Ribu Tenaga Kerja Rentan di 2023

Di Kaltim sendiri, terdapat sebanyak 10.277 tenaga honor. Dengan asumsi 1 tenaga honor menanggung 1 istri dan 2 anak, maka setidaknya ada 40.000 lebih orang yang secara ekonomi sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah ini. Demikian juga terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaannya.

Pada kesempatan yang sama, Rini Suryani Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan turut mendampingi Gubernur Isran Noor dalam kegiatan Wawancara Paritrana Award 2023 ini.

“Kami bersama-sama dengan Provinsi Kaltim mencanagkan kebijakan strategis pada tahun 2023. Sekaligus sebagai komitmen Pemprov Kaltim berupa perlindungan Pekerja Rentan sebanyak 100.000 Tenaga Kerja Rentan,” terang Rini.

“Tentu ini merupakan langkah kami bersama Pemprov Kalitm dalam mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Serta, Kedaulatan Pemberdayaan Ekonomi Wilayah, seperti halnya misi yang diemban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tutup Rini. (*)

Penulis/Editor: Devi Nila Sari

The post Jadi Nominator Penghargaan Paritrana Award 2023, Gubernur Isran Noor Minta Pusat Jangan Hapus Tenaga Honorer appeared first on .