Mahfud MD Minta Perkara Korupsi di Basarnas Dilanjutkan ke Pengadilan Militer

Menkopolhukam Mahfud MD buka suara soal penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan. Dia mendorong kasus itu ditangani Pengadilan Militer.

Akurasi.id, Jakarta – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta agar meminta agar perdebatan kewenangan penanganan kasus dugaan korupsi di Basarnas tidak diperpanjang. Mahfud menegaskan, penegakan hukum atas dugaan korupsi yang terjadi di Basarnas menjadi yang terpenting. Perdebatan itu harus dihentikan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengaku khilaf secara prosedural. Di sisi lain, TNI sudah menerima substansi persoalannya, yakni sangkaan korupsi untuk ditindaklanjuti berdasarkan peradilan militer.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Basarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan alat di Basarnas. Namun penetapan tersangka itu menjadi polemik karena KPK dinilai melewati wewenangnya. Akibatnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf dan mengatakan pihaknya khilaf.

“Meskipun harus disesalkan, problem yang sudah terjadi itu tak perlu lagi diperdebatkan berpanjang-panjang. Yang penting kelanjutannya, agar terus dilakukan penegakan hukum atas substansi masalahnya, yakni korupsi,” ujar Mahfud katanya dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Sabtu (29/7/2023).

“Yang penting masalah korupsi yang substansinya sudah diinformasikan dan dikordinasikan sebelumnya kepada TNI. Ini harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui Pengadilan Militer. Perdebatan tentang ini di ruang publik jangan sampai menyebabkan substansi perkaranya kabur sehingga tak berujung ke Pengadilan Militer,” lanjut Mahfud.

Mahfud mengakui ada kritik bahwa sulit membawa oknum militer ke pengadilan. Namun, satu kasus yang sudah masuk ke pengadilan militer, sanksinya sangat tegas dengan konstruksi hukum yang jelas.

Ketua KPK: Penetapan Pelaku Sudah Sesuai Prosedur Hukum

Di sisi lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan, penyelidikan, hingga penetapan pelaku dalam dugaan korupsi di Basarnas telah sesuai prosedur hukum. Saat dilakukan kegiatan tangkap tangan di Basarnas pun, KPK melibatkan Polisi Militer TNI.

Firli juga menyampaikan, seperti diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang KPK, bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer.

Selain itu, lewat keterangan tertulis, Firli juga bilang bahwa setelah dilakukan tangkap tangan di Basarnas, harus ditetapkan sebagai peristiwa tindak pidana korupsi dan status hukum pihak yang terkait dalam waktu satu kali 24 jam. ”Memahami bahwa para pihak tersebut di antaranya terdapat oknum TNI yang juga memiliki mekanisme peradilan militer, maka dalam proses gelar perkara pada kegiatan tangkap tangan di Basarnas ini, KPK telah melibatkan POM (Polisi Militer) TNI sejak awal, untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait,” katanya seperti dikutip dari Kompas.id.

Oleh karena itu, kata Firli, KPK melanjutkan penanganan perkara yang melibatkan pihak dari swasta dan menyerahkan pihak dari militer kepada TNI untuk dikoordinasikan lebih lanjut. Kewenangan KPK dalam mengoordinasikan proses hukum tersebut diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang KPK.

Di dalam pasal tersebut disebutkan, KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Karena itu, kata Firli, seluruh proses hukum yang dilakukan KPK telah sesuai dasar hukum dan mekanisme yang berlaku.

Penetapan Lima Tersangka Jadi Awal Mula Polemik

Perlu diketahui, awal mula polemik itu terjadi setelah sebelumnya KPK menetapkan lima tersangka atas dugaan suap pada proyek pengadaan barang atau jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, salah satunya Kepala Basarnas Periode 2021-2023 Marsekal Madya Henri Alfiandi. Dalam kurun waktu 2021-2023, Henri bersama Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto diduga menerima sekitar Rp 88,3 miliar dari berbagai vendor proyek.

Sementara, TNI menilai langkah KPK menetapkan Kepala Basarnas sebagai tersangka itu melanggar undang-undang. Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko menyatakan, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer, penyidik untuk anggota TNI aktif yang tersangkut kasus pidana adalah polisi militer. Oleh karena itu, yang bisa menetapkan status tersangka terhadap personel militer aktif adalah polisi militer selaku penyidik. (*)

Penulis: Fajri Sunaryo

The post Mahfud MD Minta Perkara Korupsi di Basarnas Dilanjutkan ke Pengadilan Militer appeared first on .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *